Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi amanat pentingnya kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, serta aspek pelatihan kerja untuk mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja.

Apalagi menurut data Badan Pusat Statistik  September 2020, komposisi penduduk Indonesia saat ini memasuki fase bonus demografi dimana jumlah penduduk berusia 15-64 tahun sudah mencapai 70 persen atau 191 juta jiwa dari total 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia. Bonus demografi adalah suatu keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Dengan melimpahnya jumlah penduduk usia produktif, tentu dapat mengubah tingkat perekonomian pada suatu negara.

Bonus demografi terjadi hanya satu kali di setiap negara. Terdapat beberapa negara yang telah mengalami fase bonus demografi dan memiliki tingkat keberhasilan dalam memanfaatkan kesempatan, seperti Korea Selatan dan Jepang. Namun ada pula negara yang mengalami kegagalan, seperti Brazil dan Afrika Selatan.

Memanfaatkan bonus demografi, dapat dimulai dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, seperti pada sektor pendidikan dan kesehatan yang akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang diimbangi dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, tentu akan meningkatkan produktifitas dalam pekerjaan.

Sebaliknya apabila tidak dapat dikelola dengan baik, bonus demografi akan menyebabkan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik dengan tajam dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Usia produktif yang menganggur tentu jadi permasalahan besar dan membuat menurunnya daya beli masyarakat dan menurunnya permintaan dan penawaran. Belum lagi dampak sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas. Biaya  yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial ekonomi inipun sangat besar.

Terdapat contoh negara yang gagal dalam mengkapitalisasi peluang dari bonus demografi. Brazil mengalami resesi ekonomi karena gagal mempersiapkan pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang baik, sehingga pemerintah lebih banyak menghabiskan sumber daya yang dimiliki untuk kebutuhan dana pensiun atau jaring pengaman sosial.

Sementara itu, kegagalan Afrika Selatan disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran karena pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi tidak terserap dalam bursa kerja. Permasalahan ini disebabkan karena ada ketidaksesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh dunia industri dengan keahlian yang dimiliki oleh para pekerja. Kurikulum pendidikan dan pelatihan yang tidak dipersiapkan dengan baik menjadikannya negara dengan tingkat pengangguran tertinggi.

Pemerintah  Indonesia terus membangun kerjasama dan kebijakan untuk iklim usaha dan investasi agar terbuka lapangan pekerjaan dan fasilitas pendidikan, pelatihan dan kesehatan. Program kerja dan anggaran juga diarahkan untuk membina generasi produktif yang berkualitas di seluruh provinsi, baik untuk bekerja maupun wirausaha.

Tantangan bonus demografi membuat persaingan dunia kerja semakin ketat. Memilih pendidikan dan pelatihan yang tepat menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kompetensi. Latar pendidikan dari penduduk Indonesia yang bekerja, mayoritas adalah lulusan SMP ke bawah. Dari sini dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja masih didominasi pekerja yang kurang terampil atau berkeahlian rendah.

Rendahnya kualitas pekerja ini salah satunya disebabkan keterbatasan angkatan kerja untuk memperoleh pelatihan. Peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Sekolah Kejuruan sangat penting dalam  upaya pemerintah mengejar kualitas pekerja yang masih tertinggal. Apalagi saat ini, sangat penting untuk mengikuti pelatihan teknologi, mengingat revolusi industri dan digitalisasi ekonomi memerlukan keahlian yang berbeda dengan era sebelumnya.**